{"id":106,"date":"2017-09-24T00:44:54","date_gmt":"2017-09-24T00:44:54","guid":{"rendered":"http:\/\/pemilukada.org\/?p=106"},"modified":"2017-09-24T11:04:59","modified_gmt":"2017-09-24T11:04:59","slug":"buku-kedua-uu-no-7-tahun-2017","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/pemilukada.org\/?p=106","title":{"rendered":"BUKU KEDUA UU NO 7 TAHUN 2017"},"content":{"rendered":"
BUKU KEDUA UU NO 7 TAHUN 2017<\/h5>\n
Buku Kedua UU No 7 Tahun 2017, PENYELENGGARA PEMILU<\/h6>\n

 <\/p>\n

Pada Buku Kedua UU Nomor 7 Tahun 2017 terdiri dari 160 pasal yang terbagi atas 3 ( tiga ) Bab.
\nMasing-masing Bab membahas tetang KPU, Pengawas Pemilu dan DKPP.
\nMasing-masing Bab terdiri dari beberapa bagian yang memuat tetang bagian Umum, Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.
\nJuga diatur tentang Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Mekanisme Pengambilan Keputusaan, Pertanggungjawaban dan Laporan, Peraturan dan Keputusan beserta Kesekretariatan.
\nSecara rinci isi masing-masing Bab dan bagian adalah sebagai berikut ini :<\/p>\n

    \n
  1. KPU, tertuang dalam pasal 6 – 88 :<\/strong>
    \nBab I Terbagi atas sepuluh bagian yaitu :
    \nKesatu (Pasal 6 – 7 ): Umum
    \nKedua (Pasal 8 – 11 ) : Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
    \nKetiga ( Pasal 12 – 20 ) : Tugas, Wewenang dan Kewajiban
    \nKeempat( Pasal 21 ) : Persyaratan
    \nKelima ( Pasal 22 – 39 ) : Pengangkatan dan Pemberhentian
    \nKeenam ( Pasal 40 – 47) : Mekanisme Pengambilan Keputusaan
    \nKetujuh ( Pasal 48 – 50 ) : Pertanggungjawaban dan Laporan
    \nKedelapan ( Pasal 51 – 74 ) : Panitia Pemilihan
    \nKesembilan ( Pasal 75 – 76 ) : Peraturan dan Keputusan
    \nKesepuluh ( Pasal 77 – 88 )Kesekretariatan<\/li>\n
  2. Pengawas Pemilu, tertuang dalam pasal 89 – 154<\/strong>
    \nBab II Terbagi atas sembilan bagian yaitu :
    \nKesatu ( 89 – 90): Umum
    \nKedua (Pasal 91 – 92 ): Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan
    \nKetiga ( Paasl 93 – : Tugas, Wewenang dan Kewajiban
    \nKeempat( Pasal 117 – ) : Persyaratan
    \nKelima ( Pasal 118 – 138 ) : Pengangkatan dan Pemberhentian
    \nKeenam ( Pasal 138 – 141) : Mekanisme Pengambilan Keputusaan
    \nKetujuh ( Pasal 142 – 144) : Pertanggungjawaban dan Laporan
    \nKedelapan ( Pasal 145 – 146 ) : Peraturan dan Keputusan Pengawas Pemilu
    \nKesembilan ( Pasal 147 -154 ) : Kesekretariatan<\/li>\n
  3. DKPP, tertuang dalam pasal 155 – 166
    \n<\/strong>Pada Bab III. DKPP, tidak dirinci menjadi beberapa bagian lagi, melainkan menjadi satu kesatuan yang terdiri dari 12 Pasal.
    \nMasing-masing Pasal memuat tentang sifat, tujuan, keanggotaan, tatacara pengangkatan, tugas, wewenang, kewajiban serta kesekretariatan.<\/li>\n<\/ol>\n
    \n\n